Pimpinan DPRD Undang Anggota DPRD Sibolga dan Tapanuli Tengah Guna Bahas MOU Revolusi Biru di Bidang Kelautan dan Perikanan - Layar News

Pimpinan DPRD Undang Anggota DPRD Sibolga dan Tapanuli Tengah Guna Bahas MOU Revolusi Biru di Bidang Kelautan dan Perikanan

Share This
Saat Poto Bersama 

SIBOLGA - Pimpinan DPRD Kota Sibolga bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Menggelar rapat pembahasan MOU dengan program Revolusi biru yang bergerak dibidang kelautan dan Perikanan. Pembahasan tersebut digelar diruangan rapat paripurna DPRD yang beralamat di jalan S.Parman No.26, Sibolga Kota, Pasar Belakang, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Senin (7/10/2019) pada Sore hari.

Rapat ini dihadiri para anggota DPRD Sibolga, Anggota DPRD Tapanuli Tengah. berserta perwakilan pemkab Tapteng dan pemko Sibolga.


Wakil Ketua DPRD Jamil Zeb Tumory, saat dikonfirmasi mengatakan. Melihat pontensi disektor perikanan yang dimiliki Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, serta di daerah

Nanggroe Aceh Darussalam, " Maka saya selaku pimpinan DPRD, mengundang para anggota dewan dan pihak pemerintah, untuk membahas suatu konsep dalam bentuk Nota kesepahaman (Mou) antar ke tiga daerah tersebut.

" Sehingga saya mengundang para anggota dewan untuk membahas hal ini, dan ternyata Konsep yang saya rancang ini, sangat disambut baik oleh anggota dewan Sibolga dan tapteng, serta pihak pemkab Tapteng dan pemko Sibolga. Dan sepakat menuangkannya dalam bentuk Nota kesepahaman (Mou)," ujar Jamil.

Yang mana program tersebut akan dinamakan dengan Revolusi biru. Program ini adalah revolusi perubahan mendasar, cara pikir dari darat ke maritim dengan konsep pembanguna berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melaui program Minapolitan yang intensif, efisien dan terintegrasi.

Konsep program revolusi biru merupakan buah pemikiran Ketua DPRD Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik. Dan berguna untuk peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata dan pantas.

Mengenai isi dari Nota kesepaham, Jamil menyampaikan, Pihaknya mendorong Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agar melakukan Mou ke daerah kabupaten kota yang mempunyai sektor perikanan, hal ini sesuai tercatat di undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka itu diperbolehkan kapal dari Aceh boleh bongkar di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah.

"Karena dalam perijinan itu boleh 3 tempat bersandar. Kita memintak kepada pihak PSDKP kemudian ke Polisian dalam hal ini pol airut serta lanal Sibolga, untuk mendukung program ini dan kemudaha, " ungkapnya.

Dengan MOU yang dimaksud, maka ini akan memperbolehkan kerjasama beberapa daerah yang memiliki potensi disektor perikanan baik di Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam.

" Maka kita ingin menghidupkan ekonomi perikanan dengan membangun mitra kerja, pengusaha -pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam bisa membonggar ikannya di Sibolga dan Tapteng. Sehingga nanti tangkahan-tangkahan di Sibolga dan Tapteng bisa membongkar ikan dan ada siklus ekonomi yang berkembang sehingga terjadi transaksi keuangan," sebut Jamil.

Mengenai ikan yang diangkut dari jalur darat, tetap akan diberikan lewat, tetapi dengan protek, untuk mengatur supaya transaksi ini bisa terkontrol oleh pemerintah serta pasar juga bisa dikontrol, sehingga ekonomi perikanan bisa terlihat.

Dengan hal yang dilakukankan ini, maka prediksi ada 4400 ( empat ribu empat ratus ) tenaga kerja yang akan bisa bekerja. sekitar 110 (seratus sepuluh) kapal yang akan bongkar dan kemudian transaksi keuangan baik bongkar ikan, logistik makanan, minyak, Es balok dan sebagainya bisa sampai 1,3 (satu koma tiga) triliun pertahun uang akan berputar.

Dengan rincian dengan setiap kapalnya yang akan bongkar muat, antara 180 (seratus delapan puluh) juta sampai 240 (dua ratus empat puluh) juta dengan nilai transaksi 1 kali bongkar di Sibolga, 1 bulannya diprediksi sebanyak 2 kali bongkar dalam 1 kapal.

Jamil menambahkan, dalam bulan ini tepatnya tanggal 20 Oktober 2019, para kepala daerah Kabupaten Kota di Nanggroe Aceh Darussalam, akan berkumpul di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Sehingga ada kenyamanan bagi pengusaha untuk berinfestasi di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Harapannya kepada masyarakat Sibolga. Harus bersabar dulu, dikarenakan konsep ini harus betul-betul disusun dengan baik, agar hasilnya dapat berdampak besar bagi masyarakat. Tutup Jamil.

Disisilain Ketua DPRD Tapanuli Tengah. Antonius Hutabarat menambahkan, pihaknya sangat menyambut baik dengan rencana yang telah dibahas di kantor DPRD Sibolga. Dengan catatan tidak menyalahi aturan yang ada.

Seperti yang diutarakan pada pertemuan, bahwa ada aturan tentang regulasi dari pemerintah, seperti di peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 37 dan nomor 71 tahun 2016.

"Bahwa kita menyadari ini adalah kepentingan masyarakat kedua daerah dan tentunya jika itu terjadi akan mengutungkan warga Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami anggota DPRD Tapanuli Tengah sangat mendukung," tutup Antonius.(Fatih01).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Loading...

Pages