PEMBALAKAN HUTAN, DAERAH RESAPAN AIR AEK HOPONG MILIK KOTA SIBOLGA TERANCAM - Layar News

PEMBALAKAN HUTAN, DAERAH RESAPAN AIR AEK HOPONG MILIK KOTA SIBOLGA TERANCAM

Share This


Sejumlah foto menggambarkan keadaan lokasi Sungai Aek Hopong Angin Nauli pasca ditemukannya aktivitas pembalakan hutan. Warga mengaku resah atas pembalakan ini karena bisa berpotensi banjir dan longsor
Sibolga -  Daerah resapan air milik Kota Sibolga di Aek Hopong, Kelurahan Angin Nauli, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga terancam keberadaannya. Daerah resapan air satu-satunya milik Kota Sibolga ini ditemukan rusak oleh ulah oknum yang tidak bertanggungjawab kemarin, Minggu (10/3)

Oknum tersebut yang hingga kabar ini diberitakan masih dicari identitasnya diduga telah melakukan pembalakan liar di daerah resapan air ini. Dari beberapa foto yang berhasil dihimpun Sisikota dari Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Sibolga terlihat sejumlah potongan kayu telah menutupi badan sungai yang bisa mengakibatkan tersumbatnya sumber mata air terganggunya aliran sungai dari hulu ke hilir.

Parahnya lagi, jika hal ini terus dibiarkan maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi banjir bandang disepanjang aliran sungai hingga ke pemukiman penduduk.

Warga sekitar lokasi juga mengaku resah dengan ulah sejumlah oknum yang melakukan kegiatan penebangan hutan dikawasan tersebut. Mereka khawatir, pembalakan liar ini akan mengakibatkan terjadinya longsor dan bencana alam lainya dampak dari kerusakan  hutan tersebut.

"Apalagi sekarang musim hujan, bisa saja (akibat pembalakan ini) terjadi longsor dan banjir," kata salah satu warga boru Hutabarat di lokasi Aek Hopong, Angin Nauli.

Pemerintah Kota Sibolga sendiri pun sejak mengetahui adanya aktivitas pembalakan liar di hutan sekitar daerah resapan air pemko Sibolga langsung bergerak cepat. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kota Sibolga, Denny Aprilsyah Lubis kepada Sisikota melalui pesan singkatnya membenarkan temuan pembalakan hutan tesebut. Ia mengatkan temuan itu telah dilaporkan kepada aparat pemerintah setempat mulai dari kelurahan hingga kecamatan. 

"Kita minta dinas instansi terkait bisa menindaklanjuti ini sesuai dengan prosedur," katanya singkat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Loading...

Pages