Mantan Bupati Tapanuli Tengah diTuntut JPU 3 Tahun Penjara - Layar News

Mantan Bupati Tapanuli Tengah diTuntut JPU 3 Tahun Penjara

Share This








Medan - JANJI adalah utang, lantaran memberi janji itulah mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dan kerabatnya, Amirsyah Tanjung, didakwa terlibat dalam kasus penipuan proyek.

Kasusnya, kemarin, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatra Utara. Sidang perdana ini diwarnai adu argumen antara kedua terdakwa dan saksi pelapor, Josua Marudutta Hutahean.

Josua mengaku dirinya ditawari mengerjakan proyek rehabilitasi puskesmas di Kabupaten Tapteng pada 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar oleh Amirsyah Tanjung. Sebaliknya, terlapor membantahnya.

“Saya ditawari proyek rehab puskesmas oleh Amirsyah Tanjung. Saat itu saya juga diperintah Amirsyah untuk mengantarkan uang kepadanya sebesar Rp375 juta,” kata Josua, dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Saryana.

Josua mengatakan dia sempat membahas proyek itu bersama temannya, Rolland Limbong, dan Amirsyah Tanjung pada Januari 2016 di rumahnya. Ketika itu Amirsyah meminta uang administrasi sebesar Rp375 juta agar ditransfer ke rekening seseorang bernama Umar Hasibuan dan Rp75 juta ke rekening Amirsyah.

“Yang pasti, saya sudah memberikan uang beberapa kali. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Syukran,” kata Josua.

Terhadap kesaksian Josua Marudutta, Syukran dan Amirsyah Tanjung membantahnya. Namun, mereka mengakui mengenal Josua. “Saya sempat bertemu Josua, tapi keterangan yang diberikannya salah semua,” ucap Amirsyah. Sukran Jamilan Tanjung juga membantah pernah mengiming-imingi proyek.

“Saya tidak pernah memberikan janji proyek dan menerima uang. Saya pernah menunjukkan bukti rekening saya jika memang benar,” kata Sukran yang pernah menjadi Bupati Tapteng pada periode 2011-2016.

Setelah mendengarkan keterangan kedua terdakwa, hakim Sariyana menutup sidang dan melanjutkannya sampai Kamis pekan depan.

Dalam perkara ini Josua Marudutta melaporkan Sukran Jamilan Tanjung dan Amirsyah Tanjung ke Polda Sumut karena ditipu Rp450 juta,” kata Kepala Seksi Pene­rangan Hukum Kejati Gorontalo Yudha Siahaan, Kamis (15/11).

Dana desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, saat berkunjung ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengingatkan para kepala desa di sana agar tidak takut menggunakan dana desa.


Pernyataan ini disampaikan Eko Putro Sandjojo dalam acara sarasehan dengan 156 kepala desa dan lurah di Rejang Lebong bertempat di rumah dinas bupati setempat, Kamis (15/11).

Dijelaskannya, jika tidak melakukan korupsi dalam pengalokasian dana itu, para kepala desa dan perangkat desa tidak akan diproses secara hukum. Hal ini sesuai dengan kerja sama antara Kemendes PDTT dan Kapolri beberapa waktu lalu.

Selama ini kasus yang sering menjerat para kepala desa itu, kata dia, hanya karena adanya kesalahan administrasi sehingga kasusnya bisa diselesaikan dan tidak diproses secara hukum. Namun, jika ada unsur korupsinya, aparat penegak hukum berhak menindaklanjutinya.

Selain itu, dia juga mengingatkan para kepala desa agar tidak takut bila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggangu kepala desa dengan mengancam atau alasan lainnya dan mencari-cari kesalahan penggunaan DD, maka bisa melaporkannya ke Satgas Dana Desa di Kementerian Desa, PDTT. di kutip dari media Indonesia ( ril)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Loading...

Pages